Komisi C DPRD Landak Margareta, didampingi Anggota Komisi C Adrianus Andika, Bernadinus Mariadi dan Sekretariat DPRD Landak. Margareta mengatakan, kunjungannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas ujian asesmen nasional dan tenaga pendidik.
“Yang pertama tentang Ujian Nasional yang dipertanyakan adalah sarana dan prasarananya, serta kesiapan menuju Asesmen Nasional,” kata Margareta di Pontianak.
Kemudian, kata dia, terkait dengan kedudukan Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan pendidikan. “Dan juga terkait dengan Makam Juang Mandor, karena ada beberapa Dinas yang nya seperti Dinsos, Dinas LH, dan Dinas lainnya, maka perlu ditindaklanjuti tentang pengelolaannya, kemudian SK nya,” jelas Margareta.
Ia menambahkan, pihaknya juga mengkomunikasikan soal tenaga honor yang ditiadakan pada 1 Januari 2024 mendatang. maka nanti tenaga guru dari ASN dan P3K. “P3K ini dari guru honor, tetapi untuk mengikuti ujian harus sudah masuk dalam dapodik, makanya guru-guru honor ini datanya sudah harus masuk di Dapodik,” jelasnya.
Sementara Kalimantan Barat mendapatkan kuota sebanyak 3014 orang untuk pengangkatan honor menjadi P3K. Penerimaannya terbagi dalam tiga tahun yaitu 2021, 2022, 2023. “Selanjutnya menyikapi terkait SLB (Sekolah Luar Biasa), di mana Kabupaten Landak hanya ada satu SLB sementara di Desa dan Kecamatan lain juga terdapat anak-anak disabilitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan akan mengkaji kembali tentang sarana dan prasarana sekolah khususnya kantin sekolah, karena menurut data sudah banyak anak-anak usia sekolah SD-SMP itu yang mengalami penyakit gula darah. Salah satu nya adalah makanan yang dikonsumsi di kantin sekolah. Maka dari itu perlu ditindaklanjuti tentang pengelolaan dan aturan kantin yang ada disekolah-sekolah dan harus menyajikan makanan sehat dan aman.
“Karena jika tidak ditindaklanjuti maka akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi penerus yang merupakan bagian dari bonus demografi,” katanya lagi.
Ia mengingatkan, bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dampak buruk bonus demografi misalnya berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan.
“Selain itu juga meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan,” tutupnya.
Editor: TangkalNews
No Responses