Landak,TangkalNews– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, Heri Saman didampingi Ketua Komisi A DPRD Landak, Cahyatanus dan Ketua Komisi C DPRD Landak, Margareta Selasa (1/3/2022) pagi menerima langsung aksi demo perwakilan buruh yang tergabung dalam aliansi SP/SB dan federasi hukatan KSBSI Landak serta FSB Kamiparho KSBSI Landak di halaman gedung DPRD Landak Kalimantan Barat.
Aksi Demo buruh yang menolak Permenaker nomor 02 tahun 2022 dan meminta kepada pemerintah untuk memastikan seluruh karyawan (PKWT dan PKWTT) terakomodir dalam program jaminan sosial.
Selain itu, para aksi demo juga meminta kepada DPRD memanggil pengawas TK pengawas BPJS untuk mempertanyakan terkait masih banyak karyawan yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial.
Dalam aksi demo buruh juga meminta kepada pemerintah lebih fokus melaksanakan putusan MK terkait perbaikan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciker.
Menanggapi aksi buruh tersebut, ketua DPRD Landak, Heri Saman akan segera menyurati menteri. Kita akan surati menteri tenaga kerja dan meminta menteri tenaga kerja meninjau kembali permentan nomor 02 tahun 2022, karena menurut Heri Saman, Permenaker nomor 02 Tahun 2022 tersebut sudah menjadi masalah nasional,” katanya.
Apa yang disampaikan para buruh terkait BPJS ketenagakerjaan dalam aksi demo tersebut, DPRD Landak melalui komisi A bersama perwakilan para buruh nanti akan mengadakan rapat kerja dengan pengawas BPJS ketenagakerjaan meliputi wilayah Landak di Provinsi Kalimantan Barat
Dalam pembahasan rapat kerja nanti akan kita dengar hasilnya bersama-sama. Begitu juga dengan Dinas tenagakerja, karena Dinas tenaga kerja kita adanya di Provinsi, Kalau di Landak hanya bidang tenagakerja saja. Jadi keputusan-keputusan tidak mungkin kita dapatkan disini,” kata Ketua DPRD Landak.
Editor:TangkalNews
No Responses