PONTIANAK,Tangkalnews.com- Wakil Ketua Badan Hukum dan Advokasi, Tim Pemenangan Daerah, Ganjar-Mahfud, Kalimantan Barat, Markus Jimi meminta Bawaslu menindak lanjuti polemik pernyataan PJ Gubernur Kalbar, Harisson yang meminta masyarakat memilih Capres yang pro terhadap Ibu Kota Nusantara. Walau PJ Gubernur sudah meminta maaf. Namun, menurut Jimi proses hukum harus terus dilanjutkan.
Jimi mengapresiasi permintaan maaf PJ Gubernur Kalbar menyikapi polemik pernyataannya yang mengajak masyarakat memilih Capres yang pro terhadap IKN. Namun, permintaan maaf tersebut tak cukup.
“Permintaan maaf kita terima. Tapi, bukan dengan meminta maaf proses hukum selesai. Proses hukum harus terus dilakukan oleh saudara kita Bawaslu sesuai Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017,”kata Markus Jimi .
Jimi meminta Bawaslu memproses pernyataan PJ Gubernur Kalbar tersebut. Sebab, permohonan maaf tak lantas membuat proses hukum selesai jika ada keberpihakan aparatur pemerintahan, ASN.
“Siaapapun dia, Bahu Gama akan mengawal terus. Jika terdapat ada persoalan diluar undang-undang, kami akan tampil kedepan, termasuk siapa yang mengingkari Undang-undang,” terangnya.
Jimi berpesan agar seluruh struktur badan negara baik Polri, ASN, KPU dan Bawaslu harus netral. Tak bisa main-main.(***)
No Responses