Landak,TangkalNews – Komisi A DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Landak terkait penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta nasib tenaga honorer di ruang rapat kantor DPRD Landak, Rabu (23/3).
Ketua komisi A DPRD Kabupaten Landak Cahyatanus mengatakan rapat dengar pendapat kala itu membahas terkait dengan formasi CPNS dan PPPK tahun 2022. Ia menyebut, dalam rapat sudah disampaikan mengenai nasib tenaga honorer yang selama ini sudah membantu PNS dalam melaksanakan tugasnya.
“Oleh karena itu kita ingin mendalami sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani tenaga PNS di lingkungan Pemda Landak,” ungkap Cahyatanus di kantor DPRD Landak.
Cahyatanus mengatakan, berdasarkan ketentuan PP 49 tahun 2018 pasal 99 disebutkan bahwa tenaga honorer harus mencari tempat kerja lain sejak lima tahun diundangkannya peraturan ini. Artinya tenaga honorer itu sudah dijadikan PNS atau P3K dengan syarat harus mengikuti seleksi.
“Kami mengundang Dinas BKPSDM untuk mencari solusi bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah untuk menampung tenaga honorer ini supaya mereka tetap bekerja jadi jawabannya sama yaitu menjadi PNS atau menjadi P3K. Kemudian untuk penerima P3K tahun 2022 ini hanya dikhususkan untuk tenaga pendidik dan nakes dan jumlah hanya 67 orang untuk tahun 2022 ini,” papar Cahyatanus.
Cahyatanus menambahkan, pada 2023 mendatang akan ada penerimaan P3K. Penerimaan ini akan melibatkan seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Landak. Ia menyarankan kepada pemerintah khususnya BKPSDM agar yang bisa ikut tes di Landak ini adalah yang sudah terdaftar menjadi tenaga honorer di Landak. Dan itu kita minta harus diikut sertakan ikut tes kalo untuk PNS itu umum.
Akan tetapi, kata dia, P3K yang dimaksud tersebut sama seperti guru. Guru yang bisa ikut seleksi P3K adalah mereka yang terdaftar di Dapodik. Begitu juga di Nakes mereka yang sudah terdaftar di Puskesmas, Dinas Kesehatan atau pun Rumah Sakit yang mendapat kesempatan untuk mengikuti tes.
“Sementara tenaga administrasi yang terdaftar di lingkungan Pemda Landak. Harapannya terkait masalah tenaga honorer ini Pemerintah Daerah harus segera mengakomodir mereka dengan mengikut sertakan mereka ikut tes tersebut,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Landak Marsianus mengatakan pertemuan dengan Komisi A DPRD Landak tersebut dalam rangka menginformasikan dan menjelaskan tentang pengadaan ASN di Kabupaten Landak pada tahun 2023 mendatang. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Komisi A DPRD Landak mempertanyakan terkait tenaga-tenaga kontrak dan tenaga non PNS yang ada sekarang ini.
“Kami di BKPSDM dan bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak menjelaskan bahwa kewenangan mengenai ASN ini sepenuh adalah kewenangan pemerintah pusat, kita hanya mengusulkan saja. Terkait kebutuhan mengenai ASN, PNS dan P3K ini sudah kita susun, nanti akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” ungkap Marsianus.
Lebih lanjut Ia pun menjelaskan juga terkait seleksi penerimaan ASN di tahun 2022 ini, karena menurutnya ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Landak.
“Sudah kami sampaikan berdasarkan keputusan pemerintah pusat bahwa ASN yang akan seleksi di tahun 2022 ini adalah ASN P3K, jadi untuk formasi PNS tidak dibuka. Adapun untuk formasi P3K yang dibuka di tahun 2020 ini yaitu dari tenaga kesehatan dan pendidik. Selanjutnya kami berbicara bagaimana langkah-langkah supaya bisa memperhatikan nasib dari para tenaga non PNS yang bekerja di pemerintah Kabupaten Landak ini, agar bisa diakomodir atau ditampung penerimaan mereka sebagai P3K,” jelasnya.
Editor:TangkalNews
No Responses