Jakarta ,TangkalNews.com–Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang –Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rabu (07/07/2021), resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Online : 31/PAN.ONLINE/2021.
Pemohon uji materi UU Pers ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian dan Soegiharto Santoso.
Selanjutnya permohonan tersebut didaftarkan Kuasa Pemohon Dr. Umbu Rauta, SH, M.Hum, Hotmaraja B. Nainggolan, SH, Nimrod Androiha,SH, Christo Laurenz Sanaky, SH dan Vincent Suriadinata, SH, MH ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pukul 12:23 siang secara online dan diterima Panitera MK Muhidin.
Berita Terkait:
Baca:Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi & Transaksi Elektronik akan direvisi.
Baca:Karena Memiliki Kewarganegaraan Ganda, Calon Bupati Sabu Raijua Terpilih Digugat Di MK
Usai mendaftarkan uji materi UU Pers ke MK secara online, salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata mengatakan, pihaknya memohon kepada MK untuk dapat memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers agar konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas.
Bahwa pada Pasal 15 ayat (2) huruf f harus dimaknai ‘dalam menyusun peraturan–peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers’. Sebab selama ini fungsi tersebut dimaknai ‘Dewan Pers’ sebagai kewenangannya untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers,” ungkap Vincent, peraih gelar Master Hukum Universitas Indonesia kepada wartawan melalui siaran pers yang dipublikasikan kepada media massa pada Rabu, (07/07/2021).
Lebih lanjut Vincent menjelaskan, Pasal 15 ayat (5) harus dimaknai Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui
mekanisme konggres pers yang demokratis.
Jika tidak dimaknai demikian, maka hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kuasa hukum lainnya, DR. Umbu Rauta, SH, MHum mengatakan, Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers merupakan upaya hukum yang dijamin secara konstitusional, dalam mengupayakan perlindungan hak-hak konstitusional warga nega
Dalam hal ini Pemohon yang menjalankan profesi sebagai wartawan, dan terlibat dalam organisasi pers. Selama ini, Pemohon merasa bahwa selama ini implemantasi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, tidak sesuai dengan hakikat dan semangat penormaan dalam pembentukan UU. Oleh karenanya, Pemohon melalui Kuasa Hukum memohon kepada MK
untuk memberi tafsir konstitusional, yang mengikat bagi pihak terkait, dalam hal ini Dewan Pers dan Presiden. Di tempat terpisah, salah satu pemohon, Soegiharto Santoso mengatakan, dirinya berharap uji materi ini bisa meluruskan kesalahan penerapan UU Pers. Sementara pemohon lainnya, Hence Mandagi mengungkapkan, uji materiil UU Pers ini bertujuan untuk mengembalikan kewenangan organisasi pers dalam menyusun peraturan–peraturan di bidang pers.
“Jika uji materi ini dikabulkan maka setidaknya keikutsertaan kawan-kawan wartawan di acara Mubes Pers dan Kongres Pers
tidaklah sia-sia,” ujar Mandagi, yang juga menjabat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia.
Sementara, Hans Kawengian, selaku pemohon juga berharap agar upaya yang dilakukan ini (uji ateru UU Pers) bisa menyelesaikan
persoalan diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima wartawan, media, maupun organisasi pers non konstituen Dewan Pers.
Sumber :TIMORline.com
No Responses