Presiden RI Terbitkan Perpres Penanggulangan Pandemi COVID-19.




Jakarta,TangkalNews– Untuk memutus penyebaran Virus Corona -19 hingga saat ini masih terjadi  maka Presiden RI Ir.Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden untuk menegaskan  penerapan sanksi administratif serta  pidana bagi orang yang menolak menerima  ,serta menyelenggarakan   vaksinasi COVID -19

Peraturan dimaksud  telah tertuang dalam Peraturan Presiden  Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Baca Juga:Wanita Janda Muda Melahirkan Bayi, Setelah Mengaku Tidak Merasa Hamil

Dalam Perpres Nomor 14/2021 ,ada penambahan pasal 11 yaitu pasal 11A dan pasal 11B, kemudian penambahan  pada  Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menambahkan  dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Pasal 13A
(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksinasi COVID -19

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID- 1 9.

Baca Juga:Tenaga Kesehatan Sidas Suntik Vaksinasi Covid-19 Tahak ke-2.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.

Baca Juga:dr Karolin Marget Natasa Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca Juga:Diduga Curi Motor Ninja,Warga Desa Banying Diamankan Polsek Sengah Temila

Penambahan pada pasal 15 menjadi pasal 15A dan Pasal 15B ,serta perubahan pada pasal 19.

Kemudian perubahan pada Undang-undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan:
(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Baca Juga:

Pasal 15Kepala Desa Engkadu Mengadu Ke Wakil Rakyat Karena Pihak PT PBL Tidak Merespon Keinginan Pemdes
(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Baca Juga:Kepala Desa Engkadu Mengadu Ke Wakil Rakyat Karena Pihak PT PBL Tidak Merespon Keinginan Pemdes

Perpres No. 14/2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021. (***)




Sumber: Laman  setneg.go.di

 
 
 
 
 




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply