Ormas LPKAN Indonesia Bersama 400 Elemen Masyarakat Sampaikan Petisi kepada KPU RI & Bawaslu RI

  Foto: Anggota  DPP LPKAN  Bersama  Perwakilan Elemen Masyarakat Sampaikan Petisi ke KPU RI

Jakarta,TangkalNews– Pada 31 Januari 2019, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Lembaga  Pengawas Kinerja Aparatur  Negara (LPKAN)  bersama sekitar 400 –an  Elemen Masyarakata  menyampaikan dan menyerahkan   PETISI yang ditujukan langsung kepada  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  ( KPU RI)  dan Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) guna menuntut agar proses  Pemilihan presiden RI  pada 17 April  2019  harus berlangung “LUBER dan Jujur dan Adil”.

Penyampaian Petisi tersebut dipimpin langsung oleh  Dewan Pimpinan Pusat DPP LPKAN Indonesia sehingga   disambut dan diterima  oleh staf KPU RI  bagian  kepala bidang sosialisasi Pemilu dan Humas  hal itu dijelaskan oleh Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia, H.R Muhammad Ali kepada  wartawan di Jakarta

Petisi  dimaksud  ditandatangani oleh Ketua Umum LPKAN H. R. Muhammad Ali atau lebih akrap disapa dengan bang Ali  dan Sekjend LPKAN H. Achmad Sidqus Syahdi, SE beserta Dewan Pembina DPP LPKAN Wibisono, SH, MH dan perwakilan dari 400 elemen masyarakat yang diwakili oleh Ir. Aslam Katutu. Selain itu ketua  Pembina LPKAN Indonesia Wibisono dalam kesempatan tersebut juga menegaskan  bahwa UU pemilu nomor 7 tahun 2017 sangat multi tafsir terutama tentang hal cuti kampanye bagi calon Presiden (petahana). Wibisono menjelaskan itulah  sebabnya LPKAN  Indonesia bersama  400 elemen masyarakat sampai mengajukan Petisi ini.

Berikut ini isi PETISI  yang disampaikan  : “PETISI PILPRES 2019 LUBER JURDIL” Berdasarkan pengalaman prosesi pelaksanaan PEMILU eksekutif maupun legislatif  berbagai periode terdahulu, baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional dapat berjalan dengan LUBER JURDIL, sehingga dapat terlaksana dengan tertib aman dan sukses.

Agar kondisi seperti itu tetap terjaga  maka pada pemilu 17 April 2019  maka  pihaknya meminta  semua kontestan untuk melepaskan atribut jabatan dan kepangkatannya baik sebagai ASN, TNI/POLRI, maupun pejabat bupati, gubernur, hingga presiden. Sehingga pada saat masa kampanye berlangsung, posisi yang ditinggalkan oleh kontestan peserta PEMILU tersebut, apabila sebelumnya adalah sebagai bupati, gubernur maupun presiden, maka otomatis digantikan oleh wakilnya sebagai pejabat sementara sehingga terpilih pajabat baru.

Demikian pula seorang presiden yang semestinya sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya. “Untuk itu kami mengajukan PETISI kepada pemerintah agar Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI,” Himbaunya.

 Sementara hal ini penting, menurut Ali karena untuk menjaga marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara yang melekat kepada seorang presiden, sehingga pada saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan CapresCawapres yang sedang berkontestasi memiliki kedudukan yang sama, pemilih, penyelenggara, dan pengawas, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak,” ujar Ali . “Selain dapat bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada “kecurangan” yang dilakukan, dan siapapun yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang secara terhormat dan bermartabat sebagai modal dasar dalam memimpin Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, mengingat bahwa tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia melakukan pemilihan secara serentak, pemilihan akan dilaksanakan secara bersamaan ; pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Periode 2019 – 2024,” ungkapnya.

“Maka dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat ini, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara akan dipertaruhkan integritasnya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkas Ali . (Tim Redaksi)

Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply