Donny , Dari 81 Desa Hanya Di Desa Kersik Belantian, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak Yang DAA-Nya Sama Dengan C1- Plano

 

Jakarta, TangkalnewsSidang dugaan pelanggaran administrasi Nomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda penyampaian pokok laporan pelapor, jawaban terlapor, dan pemeriksaan sekaligus pengesahan alat bukti terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Harli dan terlapor 30 PPK di Kalimantan Barat.

Sidang  yang  dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo didampingi Anggota Majelis Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja. Dalam penyampaian pokok laporan pelapor yang diwakili kuasa hukum pelapor Donny Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya menemukan adanya perbedaan hasil antara form C1- plano (catatan penghitungan di TPS) dengan form DAA (penghitungan suara tingkat kecamatan) di 81 desa.  Dari 81 Desa, kata Donny, hanya di Desa Kersik Belantian, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak yang DAA-nya sama dengan C1-Plano.

“Ada perbedaan data antara C1 di enam kecamatan. Berarti ada 81 DAA yang berbeda dengan C1- Plano,” sebut Donny di Ruang Sidang Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10 Juni 2019).

Donny menjelaskan, perbedaan antara C1 dengan form DAA berakibat perubahan perolehan suara diinternal calon legislatif (caleg) partainya yaitu PDI Perjuangan.  Tentunya Hal itu mempengaruhi hak atas  perolehan kursi caleg internal kami,” katanya.

Pelapor juga menyerahkan alat bukti diantaranya form C1-Plano, surat mandat pleno, perbandingan DA1, dan alat bukti lainnya.

Kuasa Hukum Terlapor Akiung mengatakan pokok laporan yang diajukan pelapor bukan masuk dalam pelanggaran administratif, melainkan ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

“Laporan yang diajukan oleh pelapor tentang perselisihan suara, sudah sepantasnya pelapor mengajukan gugatan ke MK bukan ke Bawaslu,” katanya.

Apalagi, kata dia, laporan pelapor juga tidak secara jelas menjelaskan pelanggaran administratif pemilu yang dimaksud.

“Kami berharap kepada Bawaslu, majelis yang mulia menerima eksepsi terlapor seluruhnya,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Landak menanyakan perihal surat mandat yang diberikan PDI Perjuangan kepada pelapor. Dalam kesempatan itu, pelapor menghadirkan saksi mandat atas nama Batono dari Partai Golkar dan Petrus saksi mandat dari partai Nasdem.

Batono menjelaskan dirinya tidak pernah menandatangani form DAA hanya DA1 saja. Sedangkan Petrus yakin tidak ada. “Yakin memang tidak ada, kalau saya tanda tangan pasti ada nama saya,”katanya.

Sedangkan saksi Petrus menyebut terjadi perubahan jumlah suara di enam kecamatan di Kabupaten Limpo, Kalimantan Barat. “Yang saya ketahui berdasarkan data yang saya pegang ada enam kecamatan yang terjadi perubahan,” ulasnya.

Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo menanyakan kepada KPU Landak, apakah pihaknya akan memberikan alat bukti dan saksi dalam persidangan selanjutnya. “Karena terlapor 013 belum bisa menyampaiakan alat bukti Kata Ratna . (To)

 

 

Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply