Caleg Kalbar I Maria Lestari Ajukan Koreksi Hasil Pleno Perolehan Suara Ke Bawaslu RI

Jakarta,TangkalNews–  Saat  rekapitulasi suara nasional dari  provinsi Kalimantan Barat  disahkan  ternyata mendapat  catatan keberatan dari saksi PDI Perjuangan.  Keberatan diungkapkan oleh seorang saksi dari PDI Perjuangan saat pembacaan rekapitulasi suara nasional untuk provinsi Kalbar di kantor KPU RI, pada  Minggu (12/5/2019) kemarin . Dirinya mengaku, bahwa ada kerugian suara calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan,atas nama  Maria Lestari dari daerah pemilihan Kalbar I. Menurutnya, ada indikasi penambahan dan pengurangan suara antar internal caleg PDI Perjuangan di enam kecamatan di Kabupaten Landak provinsi Kalimantan Barat.  Meskipun demikian secara administratif  rekap penghitungan suara  Kalbar I  tetap disahkan,” ujar pimpinan rapat pleno Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI Menteng Jakarta.

Bahwa dugaan pelanggaran administratif sebenarnya telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (9/5/2019) silam yang menyatakan   bahwa Bawaslu Kalbar menyatakan laporan dari Maria Lestari yang merasa dirugikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Alasannya, data form DA1 dan DB1 yang dipegang saksi PDI Perjuangan tersebut berbeda alias tidak sama  dengan data form DA1 dan DB1 milik KPU Kalbar selaku terlapor dan Bawaslu Kalbar.

Selain itu,  saksi PDI Perjuangan  ketika terjadi rekapitulasi penghitung ditingkat Kabupaten Landak  tidak menandatangani form tersebut. “Berdasakan itu Bawaslu memutuskan laporan tidak terbukti,” cetus perwakilan Bawaslu Kalbar yang menghadiri rapat pleno KPU RI.

Meski begitu, Maria lestari tetap keberatan dengan putusan Bawaslu Kalbar. Karenanya, dia mengajukan banding  agar  putusan Bawaslu Kalbar ditinjau  ke Bawaslu RI.  Terkait hal itu  anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar membenarkan hal itu  bahwa memang pada hari Jumat (10/5/2019) ada keberatan  yang dilakukan Maria Lestari ke Bawaslu RI hanya saja  belum teregistrasi karena masih ada persyaratan yang kurang ,  pengajuan koreksi hasil  putusan Bawaslu daerah diperbolehkan hal itu sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. ungkap Fritz. 

Sesuai dengan ketentuan , pengajuan koreksi putusan  hanya dibolehkan dalam jangka waktu tiga hari sejak putusan dibacakan Bawaslu daerah. “Pada saat ini  permohonan koreksi  belum diregitrasi. Hari Senin akan langsung diregistrasi. Nanti kalau memang terpenuhi maka akan kami putuskan hari Senin  (To)

 

Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply