Linda Purnama : Diminta Kesadaran Mantan Pejabat Yang Masih Menempati Rumah Dinas Segera Mengosongkannya Dengan Baik Baik

  
Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama. 
 

Pontianak TangkalNews -Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama telah mengamankan delapan aset  milik Pemprov Kalbar seperti  rumah dinas. Langkah tegas dan berani tersebut sangat pantas  diacung Jempol, karena apa ang dilakukan oleh Linda Purnama merupakan langkah yang sangat tepat guna menyelamatkan aset daerah  demi kepentingan bangsa dan negara.

Sebab  kalau tidak berani mengeksekusi demi kepentingan bersama biasanya ada kalanya oknum mantan pejabat merasa paling benar dan paling kuat sehingga apa yang telah dinikmatinya selama ini dirasa sudah bagian dari hak miliknya.

ke-delapan aset daerah  berupa rumah jabatan yang  tersebar dibeberapa daerah kabupaten /kota telah menyita waktu dan tenaga yang cukup besar untuk menguasainya kembali .

Sepanjang tahun 2019 Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama menegaskan delapan aset berupa rumah jabatan itu tersebar dan telah melalui proses panjang sebelum benar-benar diamankan oleh Pemprov. 

Ke-delapan rumah jabatan yang dikuasai oleh mantan pejabat. Rumah Dinas Kadis PUPR, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD ada empat, Rumah Jabatan di Kota Singkawang ada satu, Rumah Jabatan Kepala Bappeda dan Rumah Jabatan Kadis Nakertran,” ucap Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar jelas  Linda Purnama kepada Media Rabu (16/10/2019). 

Selain delapan aset yang telah diamankan, menurut Linda Purnama dalam waktu dekat ada lima rumah jabatan dibawah Dinas Koperasi dan UMKM akan dieksekusi karena putusan sudah inkrah dan Pemprov menang dalam pengadilan.

“Memang sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Naker, Ignasius bahwa dalam melakukan penertiban aset-aset Pemprov baik yang dikuasi oleh mantan pejabat maupun masyarakat kita didampingi oleh Korsupgah KPK” tambahnya.

Aset yang ditertibkan tidak hanya rumah dinas, tapi meliputi semuanya, tanah, bangunan dan lainnya.

Pihaknya berusaha dalam waktu secepatnya akan tertibkan aset dari penguasaan pihak lain. Saat ini sedang berproses dalam menertibkan aset yang ada sesuai arahan Gubernur Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalbar tegas disebutnya dalam menertibkan aset-aset yang ada, bagi mantan pejabat yang masih menempati aset pemerintah diharapkan bisa menyerahkan secara sukarela tanpa adanya paksaan saat eksekusi.

Ia menyebutkan lebih mengedepan persuasif dalam mengamankan aset yang dikuasai oleh mantan pejabat.

“Kami saat ini sedang melakukan inventarisir rumah-rumah dengan kategori rumah jabatan kepala dinas dan badan, sebab didalam pencatatan provinsi selama ini belum tegas menyatakan rumah jabatan golongan 1 dan seterusnya,” ujar Linda.

Pemprov Kalbar tengah berproses membuat aturan gubernur terkait tata cara penggunaan rumah negara atau rumah dinas.

Sehingga dengan adanya aturan ini menjadi dasar penertiban. “Artinya dengan aturan nanti, rumah yang boleh didum adalah rumah golongan tiga, tapi kalau golongan satu tidak bisa didum,”

Ia juga menghimbau pada mantan pejabat yang masih menguasai aset Pemprov secara kesadaran untuk mengembalikan atau menyerahkan pada pemerintah.

“Apa yang dilakukan hari ini sudah baik dan harus dicontoh, kita tidak mengeluarkan banyak energi dalam mengamankan aset. Kita juga menghargai mantan-mantan pejabat karena mereka juga mengabdi pada daerah ini,” jelasnya.

Ia berharap para mantan pejabat yang saat ini masih menguasai aset dengan sadar menyerahkan tanpa adanya eksekusi paksaan.(Red)

 

 

Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply