Ketua DPRD Bersama Komisi A DPRD Landak Mengunjungi BPJAMSOSTEK Provinsi Kalimantan Barat




Pontianak TangkalNews – Ketua DPRD Kabupaten Landak bersama  Komisi A melakukan kunjungan kerja ke Pontianak untuk membahas program  BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di kantor BPJS Provinsi Kalimantan Barat. Senin (28/09/2020).

Dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Landak Heri Saman bersama  Ketua Komisi A Cahyatanus dengan didampingi para anggota Komisi A, Astra Pegama, Adrianus Andika, Rudi, dan Bernadinus Mariadi.

Dalam pemaparannya Komisi A menyampaikan bahwa ada Perusahaan yang belum melakukan kewajibannya seperti PT. MBS/MPK, PT. IGP dan beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Landak sehingga sempat  menimbulkan riak riak yang  pada akhirnya komisi A DPRD Landak harus turun tangan atas permasalahan tersebut.

” Komisi A DPRD Landak meminta kepada perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut yaitu dengan membayarkan iuran ketenagakerjaan karyawannya,” jelasnya

Selanjutnya Ketua DPRD Landak Heri Saman SH ,MH mengatakan  tujuan kunjungan pihaknya   untuk menindaklanjuti atas aspirasi dari masyarakat terutama karyawan perusahaan.

“Menanggapi aspirasi dari para karyawan perusahan yang mengatakan ada  indikasi bahwa ,pihak perusahaan ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para karyawannya padahal gaji yang diterima karyawan telah   dipotong langsung oleh pihak perusahaan.

Akibat ulah tersebut menyebabkan para karyawan tidak bisa mendapatkan program subsidi tunai akibat dampak pandemi Covid -19 dari pemerintah khusus bagi  para pekerja yang memliki gaji dibawah Rp.5 juta perbulan  ,” ujar Heri Saman.

Heri Saman menambahkan bahwa pihak BPJS telah mengetahui akan hal tersebut, sehingga pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga telah melaporkan kepada kantor pelayanan piutang dan lelang negara/KPPLN.

Selanjutnya  BPJS Ketenagakerjaan kalbar  membenarkan  bahwa memang ada beberapa perusahaan di Kabupaten Landak yang menunggak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan,  bahkan semenjak dari tahun 2016 hingga saat ini.

Itulah sebabnya pihak kantor BPJS provinsi Kalimantan Barat berkepentingan menyampaikan persoalan tersebut ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara/KPPLN.

Dari hasil audiensi tersebut Ketua Komisi A Cahyatanus menyimpulkan bahwa  pihaknya akan kembali memanggil pihak perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya tegaskan kembali  kepada 37 perusahaan di Kabupaten Landak yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya, agar segera melunasinya, apa bila lalai maka ini akan menyebabkan masalah dan ini juga sudah merupakan perbuatan pidana apa lagi gaji karyawan sudah dipotong akan tetapi kenyataanya belum disetorkan di kantor BPJS Ketenagakerjaan  ,” ucap Cahyatanus.

Sementara itu  Kepala BPJS Ketenagakerjaan Andry Rubiantara mengatakan saya menyambut baik kedatangan Ketua DPRD Landak dan Komisi A dalam membahas program BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Kami menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari Komisi A DPRD Landak dan hadir langsung pada saat ini Ketua DPRD, bapak Heri Saman. Kami mohon dukungan dan kerjasamanya yang mana pada kesempatan terdahulu Ibu Bupati Kabupaten Landak juga sudah melakukan kunjungan kerja di tempat kami. Pihak karyawan wajib masuk program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Andry. 

Sumber : MC DPRD Landak

Editor : Manto




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply