Polsek Menjalin Minta Program Redistribusi Tanah Bebas Pungli.




 

(foto:kegiatan penyuluhan redistribusi tanah)

Menjalin.tangkalnews-Dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu redistribusi tanah lahan pertanian milik masyarakat yang ada di Desa Sepahat yang akan dilaksanakan oleh Dinas BPN/ATR Kabupaten Landak pada tahun anggaran 2020, menyikapi hal tersebut pemerintah desa Sepahat menggelar penyuluhan redistribusi tanah di gedung PNPM Desa Sepahat, Rabu (22/01/2019)

Ratusan warga Desa Sepahat yang menghadiri kegiatan penyuluhan redistribusi tanah tersebut, dimana Desa Sepahat merupakan salah dari 2 desa yang ada di Kecamatan Menjalin yang mendapatkan penerbitan sertifikat dengan jumlah sertifikat terbanyak dari 14 desa yang ada di Kabupaten Landak yaitu sebanyak 1000 persil sertifikat tanah lahan pertanian.

Brigadir Oktavianto, yang di tunjuk mewakili Kapolsek Menjalin yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan himbauan kamtibmas terkait pelaksanaan program redistribusi tanah di desa sepahat tentang banyaknya penyelewengan pemungutan biaya dan mencari keuntungan atau pungli saat proses penerbitan sertifikat dengan berbagai macam modus yang dilakukan mulai dari pengukuran, pemasangan patok sampai penerbitan sertifikat.

“Kami selaku pihak keamanan dan penegak hukum menghimbau baik kepada pihak petugas pelaksana dan masyarakat agar mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut dengn tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan telah dikesepakati bersama dari berbagai pihak dengan jumlah biaya yang nantinya dikenakan sebesar Rp. 250.000 per sertifikat.” imbau Okta

“Petugas BPN, Bapak Purwanto menerangkan kriteria bidang tanah yang dapat dilakukan penerbitan sertifikat yaitu tanah pertanian dan persawahan milik warga, serta ada beberapa persyaratan administrasi dan kondisi tanah yang harus dipahami oleh peserta yang ingin mendapatkan program redistribusi tanah yang akan dilaksanakan di bulan Februari 2020,” terang Purwanto.

“Persyaratan teknis yang harus disiapkan oleh peserta program yaitu foto copy KTP/KK, luas bidang tanah maksimal 2 Ha, 1 Orang Peserta dibatasi penerbitan 2 sertifikat bidang tanah dan 1 KK dibatasi 10 sertifikat bidang tanah, kemudian jika tanah tersebut sudah pernah di GRTT pihak perusahaan atau memiliki sertifikat BPKR maka tidak boleh diusulkan dalan program redistribusi tanah saat ini,” jelasnya.

“Kapolsek Menjalin, Iptu Teguh Pambudi berharap pelaksanaaan program redistribusi tanah yang ada di wilayah hukum Polsek Menjalin, yaitu di Desa Sepahat dan Desa Lamoanak dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah untuk mencegah terjadi potensi sengketa dan penyerobotan lahan dikarenakan status dokumen kepemilikan yang tidak jelas.” Harap Kapolsek.

Penulis : Oktavianto




Efitting:Sumianto




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply