Monday 28th November 2022

Pemda Landak Telah Usulkan Pengakuan Tanah Adat 22 Ribu Ha Kepada Pemerintah Pusat




Landak ,TangkalNews–Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  yang dipimpin Supendi, menggelar  dialog  bersama dengan  pemerintah kabupaten Landak  untuk mengkaji kembali terkait implementasi  Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat  di Kabupaten Landak pada Rabu (13/01/2021) 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, dengan dihadiri Ketua DPRD Landak  sekaligus Ketua DAD Kabupaten Landak Heri Saman,SH,MH, Ketua BPHPW AMAN Kalbar Dominikus Uyup, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Banda Kolaga

BacaJuga:Kapolda Kalbar Kunjungi Polsek Sebangki
Dalam sambutannya Heri Saman mengatakan, di Kabupaten Landak sudah ada Perda  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.  dengan  Nomor 15  tahun 2017  , sehingga Perda ini menjadi dasar pemerintah kabupaten Landak untuk mengusulkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terutama pengusulan tanah-tanah adat dan hutan  adat di kabupaten Landak untuk  memperoleh surat keputusan atau SK dari pemerintah pusat,” terang Heri Saman.

Lebih lanjut di tegaskan  Heri Saman, bahwa pihaknya telah mengusulkan masalah tersebut  melalui Bupati Landak sebanyak 22.000 Ha tanah adat yang perlu  mendapat pengakuannya  dari Pemerintahan Pusat, namun sampai saat ini yang telah  di setujui yaitu 1000  Ha lebih

Baca Juga:Sambut Pergantian Tahun Baru 2021, Kapolsek Himbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

diantaranya  900  Ha lebih ada di Samabue, 201 Ha di Binua Laman Garoh desa Keranji Mancal kecamatan Sengah Temila.Itulah sebabnya secara umum DPRD Landak sangat menyambut baik dan mendukung  dialog ini sehingga nanti  diharapkan ada kesimpulan dari pertemuan ini supaya bisa mengecek kembali untuk falidasi kira-kira sudah sejauh mana  impementasi tentang pengakuan hukum adat di Kabupaten Landak ini.

Selanjutnya  Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Banda Kolaga menyampaikan, usulan dan harapan  dari  DAD Kecamatan  sekabupaten Landak  agar ada penambahan-penambahan  hutan adat .
“Bahwa untuk hutan adat sendiri di Kabupaten Landak baru 2 SK yang sudah  terbit ada dari Kementerian, padahal komitmen
kami  utuk tahun 2021 ini harapan kami ada penambahan, minimal  1 Kecamatan mempunyai 1 Hutan Adat, Dengan adanya hutan adat ini juga kami komitmen akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPH supaya hutan adat yang ada tidak hanya sekedar penyerahan pemerintah kepada lembaga adat, namun hutan yang diserahkan menjadi hutan adat bisa dikelola masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat adat,” harap  Banda Kolaga.
Baca Juga:Bupati Landak Karolin: Masyarakat Jangan Mengundang Kerumunan Warga Disaat Pergantian Tahun 2020 Ke 2021

Kemudian Ketua BPHPW AMAN Kalbar Dominikus Uyup memaparkan bahwa ada cara mempercepat atau implementasi dari Perda Nomor 15 tahun 2017 tentang penetapan masyarakat adat khususnya di Kabupaten Landak.
“Harapannya untuk kedepan setiap Kecamatan juga akan ada 1 SK  penetapan Hutan Adat dan masyarakat adat harus ada  juga di Kabupaten Landak 

Baca Juga:Pesawat Terbang Sriwijaya Air SJ 182 Rute Jakarta -Pontianak Yang Terjatuh Masih Dalam Pencarian

Oleh karena itu saya gembira mendengar kabar ini dimana Bupati Landak menargetkan ada penetapan Hutan Adat yaitu sebanyak 22 ribu  Ha. Untuk itulah sebagai lembaga kemasyarakat adat seperti  AMAN dari  Provinsi Kalbatr maupun di Kabupaten Landak sangat memberi support dan membuka diri membangun beberapa komunitas terutama di Pemerintah daerah”  tutup  Dominikus Uyup.
Sumber : MC DPRD Landak

Editor : Manto

 




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply