Legalitas Ijin Operasional Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Tayan Tak Jelas




 

 

(foto:pelabuhan di tayan)

Sanggau.tangkalnews-Keberadaan bongkar muat CPO kelapa sawit di sejumlah pelabuhan pulau tayan kecamatan tayan hilir kabupaten sanggau masih mengundang sejumlah pertanyaan warga sekitar.

Pasalnya Aktifitas Bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit di sejumlah pelabuhan di Pulau Tayan ini,kian hari semakin marak, sejumlah ponton berkapasitas ribuan ton tampak antri bersandar di tepian pesisir Pulau Tayan. Diduga,  adanya Pelabuhan tak memiliki ijin operasional sebagai mana ketentuan berlaku SOP pada pelabuhan umumnya.

Dampak dari banyak beroperasinya pelabuhan diduga ilegal sangat terasa bagi daerah.Bukan hanya larinya pemasukan daerah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum.Salah satu contoh persoalan yang makin terasa dan tengah dikeluhkan sejumlah Masyarakat di Pulau Tayan Kecamatan Tayan hilir, Kabupaten Sanggau Kalbar,adanya sejumlah Pelabuhan bongkar muat Minyak CPO yang berada di Wilayah tersebut di duga kuat tak miliki ijin Operasional dari instansi terkait.

Menurut ketentuan kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor:PM 60 tahun 2014,bongkar muat di pelabuhan yakni wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang yang dikeluarkan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. … Sedangkan Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.

Sementara saat ini pihak yang berkompetent di wajibkan melakukan pemeriksaan berkas perijinan,meskipun ada beberapa ijin yang telah di kantongi oleh pelaku usaha Pelabuhan di Tayan,tapi legalitas izin usaha sangat perlu di kroscek ulang.

Dengan beroperasi beberapa pelabuhan di duga tak mengantongi ijin resmi dari KSOP dan Dirjen sudah barang tentu merugikan Pelaku usha yang telah memiliki ijin resmi,selain itu juga akan merugikan pemasukan dari Sektor Pajak Negara,hilangnya Kontribusi kewajiban Pajak ke Daerah.

Dan seharusnya Dirjen Kementerian Perhubungan di Jakarta,memberikan wewenang penuh kepada dinas perhubungan di daerah untuk melakunkan tupoksinya sebagaimana mestinya,mengingat pelabuhan bongkar muat barang tersebut berada di daerah.

Ini malah yang di pusat yang mengambil untung sebesar-besarnya,sementara di daerah cuma hanya bisa gigit jari.

Menurut Kepala Dinas perhubgunan kabupaten sanggau,kalbar,Drs Anselmus saat di temui media tangkalnews,ia mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu kalau bongkar muat pelabuhan di pulau tayan ini memiliki ijin resmi atau tidak,mengingat pihaknya hanya sebatas mengawasi kegiatan.

“soal legalitas bongkar muat pelabuhan di tayan,kami tidak tahu apakah memiliki ijin resmi atau tidak dar Dirjen Kementerian Perhubungan di jakarta,mengingat pihaknya di daerah hanya sebatas mengawasi kegiatan,”kata Drs Anselmus ini.

Tambahnya lagi,“kami tidak punya kewenangan memberikan ijin operasional di Tayan,” ucapannya.




Dengan adanya kewenangan penuh yang dimiliki Dirjen kementerian perhubungan di jakarta,tidak secara langsung telah membatasi hak dinas terkait di daerah,sementara fakta di lapangan keberadaan bongkar muat pelabuhan yang ada di lapangan terkesan amburadul mengingat minimnya pengawasan,dan sementara  sektor pajak dan pemasukan khusus di daerah hilang.(Sumianto)

 




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply