Lantaran HGU Tak Dimiliki Oleh Perusahaan Perkebunan Pemda Landak Telah Dirugikan




                                                                      Foto : Kepala BPN kabupaten Landak,  Saumurdin,SH

Landak,TangkalNews – Dari total luasnya wilayah kabupaten Landak sejumlah  825.147 Ha, maka sekitar   86.607 Ha atau 8,72 %   Ha telah dikuasai oleh perusahan baik yang berbentuk BUMN maupun swasta murni. Dari jumlah keseluruhan HGU yang di kuasai pihak perusahan   tersebar di 52 perusahaan perkebunan yang masuk di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, 3 diantaranya sampai saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), 17 perusahaan HGU nya masih dalam proses dan 1 perusahaan perkebunan hanya sebagian saja memiliki HGU dikarenakan ijin lahannya bermasalah.

Demikian dijelaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, Saumurdin, SH kepada media.  Ke-  3 perusahaan perkebunan yang sampai saat ini belum memiliki HGU yakni PT. Putra Indotropikal yang berlokasi di Kecamatan Ngabang, PT. Indoresin Putra Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Ngabang, Kuala Behe dan Jelimpo serta PT. Pratama prosentindo yang berlokasi di Kecamatan Ngabang dan Menyuke.

Sedangkan untuk  17 perusahaan perkebunan HGUnya masih dalam proses di antaranya PT. Agro Nusa Investama, PT. Daya Landak Plantation, PT. Perkebunan anak Negeri Pasaman, PT. Malindo persada khatulistiwa, PT. Maiska Bhumi Semesta , PT. Surya Jaya Selaras, PT. Citra Niaga perkasa, PT. Palma Megah Mulia, PT. Palma Asri Sejahtera, PT. Bamboe Jaya Platation, PT. Gemilang Sawit Kencana, PT. Nasional Plantation, PT. Adro Mulia Perkasa, Bersatu Kita Makmur, PT. Kusuma Mentari Makmur, PT. Borneo Khatulistiwa pratama dan PT. Prakarsa Tani Sejati.

Selanjutnya untuk  perusahaan perkebunan PT. Hilton Duta Lestari yang berlokasi di Kecamatan Menjalin dan Mempawah Hulu hanya memiliki, HGU sebagian saja dikarenakan lahannya bermasalah. Kemudian hingga berita ini diturunkan  ternyata hanya  31 perusahaan perkebunan sudah memiliki HGU,” kata Saumurdin.

Terkait karena belum  seluruhnya pihak perusahan mengantongi Hak  Guna Usaha (HGU) diwilayah kabupaten Landak sedangkan pihak pemilik perusahan tersebut telah banyak meraup keuntungan yang tidak  terhingga ,akibatnya pemerintah daerah kabupaten Landak telah dirugikan karena seyogianya  sebelum perusahaan perkebunan mendaftarkan HGU di kantor pertanahan Kabupaten Landak, pihak perusahaan harus membayar kewajibanya berupa BPHTB kepada pemerintah daerah Kabupaten Landak terlebih dahulu, belum lagi persoalan dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya yang tidak dinikmati oleh masyarakat  sekitar perusahaan.(To) 

 
Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply