Bupati Karolin: Desa Yang Nunggak Bayar PBB ,Akan Dipotong Anggaran Dana Desanya

Landak TangkalNews –Dari 156 jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Landak ternyata baru 61 Desa yang sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun pajak  2018. Tentunya kondisi seperti itu bisa membuat kekuatiran bagi kita karena kontribusi dari pembayaran terhadap pajak dapat mempengaruhi  pendapatan daerah kabupaten Landak setiap tahunnya  karena pendapatan dari pajak dapat  berdampak terhadap keberadaan  pembangun  daerah.

Hal itu dijelaskan bupati Landak didepan para kepada kepala Desa sekabupaten Landak saat   membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa diaula besar kantor bupati Landak Senin (4/11). Pada kesempatan tersebut Bupat Landak dr.Karolin Margret Natasa menegaskan  Jika ada desa yang tidak melunasi  PBB maka Dana Desanya akan dipotong 

“Memang menarik untuk dikaji bahwa persoalan  pajak adalah pekerjaan  yang saya ketahui masalah yang  tidak populis,” tambah Karolin,  Tapi kalau  kepala desa  tidak menjalankan tugasnya maka ini merupakan pelanggaran. itulah sebabnya dengan melakukan penagihan terhadap pajak kepada warganya  membuktikan bentuk    rasa tanggung jawabnya  sebagai kepala desa yang harus dilaksanakan. 

” Jadi pembayaran PBB ini jangan dilalaikan dan jangan dianggap  gampang karena kalau tidak ada pajak bagaimana mungkin dana desa bisa diterima ,” jelas Karolin

” Bagaimana membayar gaji para kades dan perangkatnya serta tunjangan, semua komponen ini dari APBD, salah satunya dari pajak itu. Tolong PBB ini di selesaikan dan ini sudah masuk bulan Nopember dan jangan jadi kebiasaan nunggak pajak itu selesaikan sesuai dengan tanggunjawab,” tegasnya.

Lebih lanjut Karolin mengingatkan,dengan  membayar pajak merupakan bentuk  kedisiplinan  warga masyarakat terhadap sesama termasuk didalamnya semua aset yang dimilki desa harus dilaporkan kepada pemerintah karena hingga saat ini masih banyak kepala desa yang enggan  melaporkan semua aset yang telah dimiliki desa sejak  kucuran dana desa di berikan  pemerintah sejak tahun 2015 lalu.
Karena tidak mungkin tidak ada aset yang dimiliki oleh desa , berdasarkan hasil  laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepala desa kepada pemerintah kabupaten Landak,  beragam aset yang telah  dimilki desa oleh karena nya jika sekarang dikatakan tidak ada aset  yang dimilki oleh desa , berarti laporan yang telah  disampaikan selama inipenuh dengan kepalsuan  alias fiktip tegas Karolin 

Hingga akhir bulan Oktober 2019 , ternyata 60 Desa yang telah  melaporkan aset yang dimiliki desanya, terkait hal itu diharapkan kepala desa tidak perlu menunda nunda laporan  asetnya , karena semakin lama semakin   menumpuk dan tidak dapat terkordinir lagi karena mulai tahun  2019 ini hasil pembangun harus dicatat.

Itulah sebabnya saya sebagai bupati  belum puas terhadap kinerja kepala Desa karena saya menggunakan indikator-indikator standar saja seperti ketepatan waktu itu belum semuanya mengikuti beber  karolin.




Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak, Ependi,S.Sos MM  mengatakan bahwa Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Landak tidak mencapai 50 pesen Tahun 2018, keseluruhannya, hanya 40 persen.

itulah sebabnya Ependi berharap kepada kepala desa dengan waktu yang tersisa 2 bulan,  agar kepala Desa agar segera menyetor PBB yang sudah di sampaikan surat tagihannya. (**)
Print Friendly




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply